Selama Pimpin BPIP, PDIP: Megawati Tak Pernah Terima Gaji

0
119

PDI-P menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri, yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP), tidak pernah menerima gaji atau hak keuangan dari negara selama masa jabatannya. “Meskipun tugas Komite Pengarah sangat kompleks dan kompleks karena mereka harus melembagakan dan mengembangkan sistem ideologi Pancasila karena sebagai lembaga baru harus ditetapkan nol, tapi Bu Mega dan tokoh-tokoh lain sekali lagi tidak memikirkan hal-hal,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah, Senin (28/7/2018).

baca juga:  Gaza Luncurkan Layang-layang Api, Israel Balas Dendam Dengan Pesawat Jet

Sebagai Ketua Komite Pimpinan BPIP, Megawati dan pimpinan BPIP lainnya, dia juga tidak pernah tahu jumlah gaji atau hak finansial yang diberikan kepada mereka. Mereka juga tidak pernah menyarankan berapa gaji yang akan mereka terima, apalagi meminta gaji kepada pemerintah.

“Sejauh yang saya tahu keputusan pemerintah tentang hak-hak keuangan petugas atau pejabat publik harus melalui pertemuan antara kementerian terkait dan melalui persetujuan menteri keuangan,” jelasnya.

baca juga:  Pasca Geruduk Radar Bogor, Posko PDIP Mengalami Bencana Ini

Angka di BPIP dinilai sebagai angka integritas tinggi. Mereka, dia dipanggil, tidak bekerja dengan gaji. “Angka-angka ini juga menjalankan fungsi sosio-politik untuk membela Pancasila dan NKRI, yang semuanya tidak diukur dalam hal gaji,” katanya.

Basarah kemudian meminta menteri terkait untuk menjelaskan masalah ini. “Saya meminta kementerian terkait, dalam hal ini Menteri Negara, Menteri PAN / RB, dan secara khusus Menteri Keuangan akan menjelaskan kepada publik secara obyektif dan proporsional. Para menteri terkait sangat penting sehingga opini publik tidak mengarah pada penghancuran lembaga-lembaga BPIP.” “kata Basarah.

baca juga:  PDIP Kembali Geruduk Radar Bogor, Inilah Desakannya

Peran dan tanggung jawabnya sangat penting untuk pengembangan ideologi ideologis Pancasila Indonesia yang saat ini menghadapi ancaman ideologi trans-nasional yang beroperasi di Indonesia secara sistematis, sistematis dan masif. (desi/detik.com)